MEDIA24.ID, BOGOR-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keseriusannya untuk terlibat dalam penegakan hukum di Kawasan Puncak Bogor.
Menurut Zulkifli Hasan, langkah-langkah korektif diperlukan agar Kawasan Puncak Bogor kembali pada fungsi semula untuk mencegah terjadinya bencana lebih lanjut.
"Dari Kementerian LH, kami mendapat aduan masyarakat begitu banyak dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa di Kawasan Puncak Bogor," ucap Zulkifli Hasan di Cisarua, Kamis (6/3).
Baca Juga: Pascabanjir Jakarta, Siswa Siswi SDN 22 Pejaten Timur Pagi Belajar di Lantai
Zulkifli Hasan mengatakan, penyegelan ini sebagai upaya pemerintah dalam menegakan aturan.
Dalam prosesnya, pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi kawasan kritis yang ada di wilayah Puncak, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak membebani satu pihak saja
“Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, telah meminta kami untuk terus bekerja keras. Kami tidak boleh lelah, karena bencana ini berpengaruh langsung terhadap lebih dari 11 juta penduduk Jakarta," jelasnya.
Baca Juga: Banjir Bekasi Masih Parah! Gubernur DKI Jakarta Kirim Bantuan Darurat
Pihanya juga menyatakan adanya kemungkinan melakukan penyegelan di sejumlah tempat lainnya yang diduga telah melakukan pelanggaran tata ruang di kawasan Puncak.
"Jika kita tidak segera mengamankan kawasan ini, korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dapat terjadi,” imbuhnya.
Dalam kunjungannya bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, petugas menyegel setidaknya 4 titik tempat di antaranya Gedung Pabrik Teh di Talaga Saat, wisata Hibisc Fantasy Puncak, bangunan di Agrowisata Gunung Mas Cisarua, dan Eiger Adventure Land Megamendung.
Artikel Terkait
Banjir Jakarta Mereda! Debit Air di Manggarai Turun, Status Siaga Empat