MEDIA24.ID, JAKARTA — Transformasi tata kelola haji Indonesia tengah memasuki babak penting. Pada 2026 mendatang, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan menjalankan mandat penuh sebagai penyelenggara ibadah haji, sesuai amanat arahan Presiden.
Di tengah proses penyusunan regulasi, termasuk Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang kini sedang bergulir, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci.
Sebagai bagian dari penguatan koordinasi tersebut, Kepala BP Haji, Gus Irfan, dan Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menemui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Gus Muhaimin Iskandar (Gus Imin) di kantor Kemenko PM, Jakarta.
Baca Juga: Teror Bom di Pesawat Saudi Airlines, Jamaah Haji Kloter 12 JKS Tiba Selamat dan Sehat
Dalam Pertemuan tersebut Menurut Gus Irfan, keberhasilan penyelenggaraan haji di masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis, tetapi juga oleh kerangka hukum yang kuat dan dukungan politik antarinstansi.
“Kami berharap Kemenko PM ikut mengawal pembahasan RUU Haji yang sedang berlangsung, agar penyelenggaraan haji ke depan dapat berlangsung lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah,” ujarnya.
Gus Imin menyambut baik inisiatif BP Haji dan menyampaikan dukungannya. "kami bersepakat bahwa tansformasi pengelolaan ibadah haji ke depan bukan hanya soal teknis dan logistik, tapi juga memastikan setiap jemaah berangkat dengan tenang, nyaman, dan pulang dengan penuh berkah.
Baca Juga: Ancaman Bom Pesawat Haji jadi Perhatian PPIH Arab Saudi
Sinergi lintas kementerian dan lembaga harus dioptimalkan agar penyelenggaraan haji semakin baik dan efisien," kata Gus Imin.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan bahwa pertemuan bersama Menko PM menjadi kesempatan untuk menegaskan dimensi strategis ibadah haji bagi pembangunan masyarakat Indonesia.
“Kami bicara persiapan haji 2026 bersama Badan Penyelenggara Haji dan harapan agar bagaimana haji bisa menjadi salah satu instrumen pemberdayaan bagi kualitas manusia Indonesia di masa yang akan datang,” katanya.
Pertemuan ini menjadi bagian penting dari rangkaian konsolidasi lintas Lembaga dalam menyambut penyelenggaraan haji 2026, dengan Badan Penyelenggara Haji sebagai institusi yang akan menjadi garda terdepan pelayanan jemaah Indonesia di tanah suci. ***
