Visa Atletnya Ditolak, Fahira Idris : Ini Harus Diberlakukan untuk Delegasi Israel Bidang Lainnya

Photo Author
Nofellisa Aropah, Media 24
- Minggu, 12 Oktober 2025 | 21:57 WIB
Fahira Idris Anggota DPD RI  (Instagram )
Fahira Idris Anggota DPD RI (Instagram )

MEDIA24.ID, JAKARTA-Keputusan Pemerintah Indonesia menolak pemberian visa kepada atlet Israel yang akan berlaga dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta adalah langkah yang sangat tepat.

Anggota DPD RI yang juga aktivis bela Palestina Fahira Idris menegaskan, keputusan Pemerintah Indonesia menolak pemberian visa kepada atlet Israel merupakan sebuah keharusan moral dan konstitusional.

Sebab, menurutnya, Sikap tegas Indonesia penanda penting bahwa kejahatan kemanusian dan genosida yang dilakukan Israel tidak bisa ditawar oleh kepentingan olahraga, ekonomi, atau diplomasi internasional.

Baca Juga: Aksi Bela Palestina di Monas, Massa Suarakan 11 Sikap

“Dengan menolak visa atlet Israel, Indonesia sedang mengirim pesan kuat kepada komunitas internasional bahwa normalisasi terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan dan genosida tidak dapat diterima dalam bentuk apa pun bahkan dalam ranah olahraga yang kerap diklaim netral. Israel memang sudah seharus dikucilkan dalam pergaulan dunia, bukan hanya di event olahraga, tetapi juga di bidang lain misalnya seni budaya, akademik dan ekonomi,” kata Fahira Idris di Jakarta, Minggu (12/10).

Menurut Senator Jakarta ini, penolakan visa terhadap delegasi Israel tidak boleh berhenti di olahraga.

Prinsip yang sama perlu diberlakukan di seluruh ruang interaksi internasional terutama saat Indonesia menjadi tuan rumah. 

Baca Juga: Trump Tegaskan Tak Akan Izinkan Israel Caplok Tepi Barat

Salah satunya ajang seni dan budaya. Ini karena partisipasi delegasi Israel dapat dimaknai sebagai bentuk legitimasi terhadap negara penjajah.

Begitu juga di forum-forum  akademik dan ilmiah, terutama bagi tokoh atau akademisi yang secara terbuka mendukung kebijakan apartheid dan pendudukan Israel. 

Kegiatan ekonomi dan diplomasi publik, di mana hubungan dengan entitas yang mendanai atau mendukung penjajahan juga harus dihindari.

“Kebijakan serupa juga harus konsisten kita lakukan baik itu untuk event seni budaya, konferensi, pameran dan kepada tokoh-tokoh bahkan termasuk akademisi yang pro penjajahan Israel. Langkah ini bukan tindakan diskriminatif, melainkan penegasan moral bahwa tidak ada ruang bagi legitimasi penjajahan di Indonesia,” ungkap Fahira Idris.

Fahira Idris mengungkapkan, saat ini di banyak negara dan komunitas internasional, kultur boikot telah mendapatkan momentum.

Banyak seniman dunia menarik karyanya dari platform Israel, intelektual dan institusi budaya yang memboikot event yang melibatkan Israel, serta seruan agar Israel dikecualikan dari beberapa forum internasional. Semua menunjukkan bahwa tindakan memboikot Israel adalah aspirasi besar publik global.

Halaman:

Editor: Nofellisa Aropah

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

HUT ke-74 Kopassus 2026: Garda Senyap untuk Negeri

Kamis, 16 April 2026 | 15:40 WIB
X