Presiden Prabowo Minta Pangkas Biaya dan Waktu Tunggu Keberangkatan Jamaah Haji

MEDIA24.ID, JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah menurunkan biaya haji hingga memangkas waktu tunggu keberangkatan haji bagi jamaah Indonesia menjadi 26 tahun.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo meminta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang sedang berhalangan hadir untuk mengkaji biaya haji dapat diturunkan kembali melalui efisiensi anggaran.

"Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih," kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca Juga: Suasana Hangat Ulang Tahun ke-74 Presiden Prabowo di Istana Negara

Selain menurunkan biaya haji, Prabowo juga menginginkan percepatan waktu tunggu haji dari rata-rata 40 tahun saat ini, dipangkas menjadi 26 tahun.

Kepala Negara optimistis dua target itu bisa terealisasi. Apalagi, pemerintah sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sedangkan sebelumnya, urusan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji.

Prabowo mengatakan Kementerian Haji dan Umrah itu dibentuk atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menilai urusan haji harus ditangani setingkat pejabat menteri.

Baca Juga: Satu Tahun Kinerja Moncer Kementerian Hukum: Pilar Kuat Mendukung Visi Prabowo Gibran

"Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, 'Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan'. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu pula, Presiden mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi, untuk pertama kali dalam sejarah, mengubah undang-undang mereka dan menyetujui negara asing dapat membeli lahan di Tanah Suci.

Oleh karenanya, Pemerintah Arab Saudi pun menyetujui rencana Pemerintah Indonesia membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah, berkat pendekatan terus menerus yang dilakukan.

Pemerintah Arab Saudi pun menawarkan sejumlah lahan strategis, bahkan yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram.

Namun, pembelian lahan tersebut harus dilakukan melalui lelang terbuka bersama entitas lain yang jumlahnya mencapai sekitar 90 entitas.

"Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, 'Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?' Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus," pungkas Prabowo.