MEDIA24.ID, IKN - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengingatkan agar pihak-pihak yang menawarkan kunjungan berbayar ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN segera menghentikan praktik tersebut.
“Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. ” ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw dalam keterangan tertulis yang dikutip Media24, Minggu (27/10/2024).
Troy menegaskan IKN adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua. “Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini,” ujarnya.
Ia mengingatkan pada para calon pengunjung IKN bahwa saat ini masih berlangsung banyak aktivitas pembangunan fisik, dengan alat berat dan para pekerja konstruksi yang bekerja di berbagai lokasi, serta penyesuaian arah jalan.
Baca Juga: Hari Ini, Jokowi Resmikan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN
Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan terhadap aturan kunjungan, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bagi semua pihak.
Dari kondisi di lapangan tersebut, Otorita IKN mengimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW.
Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN.
Selain itu, Troy pun menegaskan Kunjungan ke KIPP di IKN tidak dikenakan biaya. “Masyarakat bisa berkunjung secara gratis tanpa harus melalui perantara apa pun,” katanya.
Baca Juga: Nikmati Liburan Seru di Kota Malang, Berikut 5 Rekomendasi Tempat Wisata Super Menarik dan Lokasinya
Troy menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kerja sama dengan pihak mana pun untuk kunjungan berbayar ke KIPP di IKN.
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, saat melakukan inspeksi belum lama ini, bahkan ditawarkan oleh pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN tanpa izin resmi dari Otorita IKN atau instansi pemerintah terkait.
Pihak Otorita juga menemukan selebaran yang mengiklankan paket wisata berbayar tersebut.