Dua Pasukan Melaju ke Daerah Rawan Pangan di Papua Selatan, Inilah Potensi dan Peran di Sektor Pertaniannya

Photo Author
Lintang Aksara, Media 24
- Jumat, 4 Oktober 2024 | 06:03 WIB
Potret Persawahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. (merauke.go.id)
Potret Persawahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. (merauke.go.id)

MEDIA24.ID, JAKARTA - Program Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang digagas oleh Bappenas Pusat dan Bappeda Provinsi Papua resmi diluncurkan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024.

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat di wilayah Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Dalam perkembangan terbaru, Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan lima batalyon infanteri (yonif) penyangga daerah rawan (PDR) yang akan bertugas mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Baca Juga: Dua Pemain Naturalisasi Resmi Perkuat Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026

"Ada batalyon konstruksi dan ada batalyon produksi; kami akan melaksanakan program pertanian di wilayah Papua, dan batalyon-batalyon ini akan membantu," ungkap Agus di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Kelima batalyon tersebut akan bermarkas di beberapa lokasi strategis, yaitu Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi di Provinsi Papua, serta Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan, dan Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai sektor vital dalam ketahanan nasional, pertanian di Papua Selatan menghadapi berbagai tantangan yang berdampak signifikan pada masyarakat, yang mayoritas bergantung pada subsektor perikanan dan tanaman pangan.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 30 September 2024, Provinsi Papua Selatan memiliki potensi besar dalam produksi pertanian berkat ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang melimpah, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Laut Arafura.

Namun, produktivitas pertanian di Papua Selatan masih rendah, dengan kontribusi hanya 92,19 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2023.

Hal ini jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor konstruksi dan transportasi.

Tantangan keberlanjutan pembangunan di wilayah ini meliputi minimnya infrastruktur pertanian, keterbatasan teknologi modern, dan kurangnya pengetahuan serta keterampilan petani.

 

Ketergantungan tinggi terhadap cuaca juga menjadi masalah yang dihadapi petani.

Halaman:

Editor: Lintang Aksara

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bikin Gaduh, Turis Asing Ngamuk di Ciledug

Minggu, 12 April 2026 | 10:12 WIB
X