MEDIA24.ID, JAKARTA - Buku terbaru karya Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si berjudul “Sambung Pemikiran Politik Pajak Transformatif Sumitro Djojohadikusumo” diluncurkan pada Selasa (15/10/2024).
Peluncuran dilaksanakan di Auditorium Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan disertai sesi diskusi bersama tokoh-tokoh ternama dalam bidang perpajakan dan kebijakan ekonomi Tanah Air.
Turut hadir sebagai pembicara, Dirjen Perimbangan Keuangan 2001-2005 Dr. Machfud Sidik, M.Sc, Direktur Jenderal Pajak periode 1993-1998 dan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier, serta Direktur Jenderal Pajak periode 2011-2014 Ahmad Fuad Rahmany.
Baca Juga: Prabowo Besok Beri Pembekalan Calon Menteri dan Calon Wamen di Hambalang
Buku ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan wacana kebijakan perpajakan di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami pentingnya pajak sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
“Suatu kebanggaan bagi kami, bisa menerbitkan karya yang berharga ini, yang tidak hanya mendokumentasikan pemikiran Sumitro Djojohadikusumo tetapi juga memberikan panduan bagi pembuat kebijakan di masa mendatang,” ungkap perwakilan Penerbit Buku Kompas.
“Dengan buku ini, kami berharap dapat mendorong diskusi yang konstruktif mengenai perpajakan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia,” imbuhnya.
Baca Juga: Dosen UI: Literasi Keuangan yang Rendah Jadi Salah Satu Pemicu Maraknya Judi Online
Dalam buku ini, Prof. Haula mengeksplorasi pemikiran Sumitro Djojohadikusumo, sosok yang dianggap “Guru Ekonomi Agung” dalam sejarah Indonesia, yang melihat pajak sebagai instrumen utama dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Melalui pendekatan komprehensif, Prof. Haula mengajak masyarakat memahami bagaimana kebijakan perpajakan yang efektif dapat berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Prof. Haula menjelaskan, politik pajak memiliki peran strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar alat mengumpulkan penerimaan negara. Menurutnya, perpajakan dapat menjadi instrumen penggerak sosial, politik, dan ekonomi guna mempercepat pencapaian Indonesia sejahtera secara lebih berkelanjutan.
“Politik memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial yang signifikan. Dengan kebijakan perpajakan yang tepat, kita dapat menciptakan distribusi ekonomi yang adil dan merata," ungkap Prof. Haula.
"Politik pajak perlu dipandang sebagai alat strategis dalam membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat di masa depan,” tambahnya.
Sejalan dengan pandangan ini, Prof. Haula mengangkat pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai langkah kritis yang perlu diambil pemerintahan selanjutnya.
