Indonesia Siap Kerahkan Pasukan TNI Evakuasi WNI di Lebanon 

MEDIA24.ID, JAKARTA – Indonesia akan mengerahkan pasukan TNI yang bertugas di United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) untuk mengevakuasi WNI jika ketegangan di Lebanon meningkat. 

Dirjen Perlindungan WNI Judha Nugraha mengatakan pihaknya akan menggerakkan pasukan TNI untuk mengevakuasi WNI di Lebanon. 

Saat ini di Lebanon terdapat 155 WNI. Sejak KBRI Beirut menetapkan Siaga I untuk seluruh Lebanon, sejauh ini sudah dievakuasi sebanyak 25 WNI. Sisanya memilih tetap tinggal di Lebanon.

“Pasukan TNI di UNIFIL siap memberikan dukungan proses evakuasi WNI di Lebanon, dengan tetap berkoordinasi melalui Force Commander UNIFIL,” ujar dia dalam siaran pers. 

Baca Juga: Kemlu RI Pastikan Tak Ada WNI yang Jadi Korban Ledakan Alat Komunikasi di Lebanon

Pada Kamis (26/9) Kementerian Luar Negeri menggelar rapat teknis membahas perkembangan situasi pasukan TNI di UNIFIL serta perlindungan WNI. 

Indonesia saat ini mempunyai 1.232 personel TNI yang bertugas di Lebanon, mengemban misi perdamaian PBB. Indonesia terlibat dalam misi ini sejak 2006, sekaligus menunjukkan peran menjaga perdamaian dunia. 

Situasi di Lebanon memanas setelah Israel menyiapkan tank-tanknya untuk memulai serangan darat. 

Lebanon Sambut Gencatan Senjata 

Sementara itu berbagai negara sudah menyerukan agar Israel menghentikan serangan ke Lebanon, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan sembilan negara lain. 

Mereka mendesak agar Israel menyetujui gencatan senjata selama 21 hari.

Baca Juga: Netanyahu Kecam Tindakan Menteri Israel Ajak Kaum Yahudi Ibadah di Al Aqsa

 Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB menegaskan perlu menekan Israel agar melakukan gencatan senjata baik di Lebanon maupun Gaza. 

Mikati menekankan bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan gencatan senjata dan resolusi internasional berada di tangan Israel, menurut kantor berita resmi Lebanon NNA.

Pernyataan bersama oleh AS dan UE, serta Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, menggambarkan situasi antara Israel dan Lebanon sejak 8 Oktober sebagai "tidak dapat ditoleransi."