kampus

Kecurangan Makin Canggih, Kemenag Berlakukan Pengamanan Berlapis Cegah Joki UM PTKIN

Sabtu, 3 Mei 2025 | 11:11 WIB
Koordinator Pokja Pejaminan Mutu UM-PTKIN Zilfahmi Alwi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/5/2025). (Foto/Dok/Media24)

MEDIA24.ID, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) akan memberlakukan pengamanan berlapis untuk mencegah segala bentuk kecurangan saat penyelenggaraan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM PTKIN), seperti joki hingga penggunaan alat-alat canggih.

"Joki ini memang sekarang sudah banyak sekali kita temukan dan cara-cara yang sangat canggih ya. mulai dari kacamata, bahkan ada yang melalui behel," ujar Koordinator Pokja Penjaminan Mutu UM PTKIN Zulfahmi Alwi di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Kekhawatiran adanya kecurangan dan joki ini berdasarkan pada temuan saat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.

Baca Juga: Hardiknas, Mendikdasmen Dampingi Presiden Resmikan Program Hasil Terbaik Cepat di SDN 5 Cimahpar

Panitia seleksi melaporkan ada sekitar 50 orang pelaku kecurangan dan 10 joki dalam enam hari pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2025.

Modus kecurangan yang terjadi beragam, mulai dari pemasangan alat bantu seperti pemasangan kamera di kacamata, mikrofon dan pengeras suara di alat bantu dengar, hingga penggunaan perangkat lunak melalui aplikasi rekaman layar.

Selain itu, ada yang menggunakan aplikasi remote desktop disertai dengan pemasangan proxy pada komputer, sehingga komputer tersebut dapat terhubung dengan jaringan di luar.

Baca Juga: Jelang Pendaftaran UM- PTKIN 2025, Kemenag Ajak Calon Mahasiswa Segera Daftar PTKIN

Berkaca pada kasus tersebut, panitia seleksi UM PTKIN akan menggunakan beragam cara seperti penggunaan metal detector, pemeriksaan tubuh, serta barang bawaan peserta ujian.

"Jadi tentunya kita akan mengkaji lebih mendalam lagi berdasarkan temuan-temuan yang ada, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk memastikan dalam proses itu tidak ada joki lagi," ujar Zulfahmi.

Menurut dia, apabila dalam pelaksanaan masih ditemukan kecurangan, panitia telah menyiapkan sanksi seperti diskualifikasi serta melibatkan aparat penegak hukum apabila memenuhi unsur pidana.

"Sanksinya itu pasti, pertama kita akan memberikan sanksi akan otomatis tidak akan kita terima. Kedua, kalau itu terkait dengan masuk pidana tentunya kita akan serahkan ke penegak hukum," kata dia.

Koordinator Pokja Sistem Seleksi Elektronik (SSE) Haris Setiaji mengatakan terkait keamanan soal, panitia sudah menyiapkan 24 paket soal untuk menjamin keamanannya.

Termasuk, jika ada calon peserta yang kebetulan sakit dibuktikan dengan dokumen sehingga tidak bisa tes di hari H, maka akan dijadwalkan ulang.

Halaman:

Tags

Terkini