BNPB dan Pemprov Sumbar Perkuat Koordinasi Penanganan Darurat Cuaca Ekstrem di 13 Daerah

MEDIA24.ID, NASIONAL - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat cuaca ekstrem pada Kamis (27/11).

Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari rapat tingkat menteri yang membahas bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.

Rakor dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy dan Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, serta dihadiri unsur forkopimda dan OPD terkait.

Baca Juga: Kepala BNPB Dirikan Posko Darurat di Tarutung, Fokuskan Operasi Penyelamatan di Sumut

Fokus utama pembahasan adalah penanganan bencana hidrometeorologi basah yang melanda 13 kabupaten dan kota di Sumatra Barat.

Dalam arahannya, Rustian menegaskan pentingnya penetapan status kedaruratan di wilayah terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Status ini diperlukan untuk mempercepat mobilisasi sumber daya dan memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif.

Baca Juga: Pemerintah Gerak Cepat Tangani Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar: Presiden Perintahkan Prioritaskan Keselamatan Warga

Sebagian besar pemerintah daerah di Sumbar telah menetapkan status darurat, sehingga pengerahan personel, logistik, dan dukungan dari unsur pentaheliks dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Sekretaris Utama BNPB meminta seluruh daerah terdampak membentuk pos komando (posko) terpadu di kabupaten/kota untuk memastikan penanganan dilakukan dalam satu rantai komando.

Melalui posko, perencanaan operasi dapat dilakukan secara terkoordinasi dan data disajikan melalui satu pintu.

Baca Juga: Debit Sungai Melonjak, Banjir Rendam Dua Kecamatan di Kota Solok: 3.362 Warga Terdampak

Sementara di tingkat provinsi, pos pendamping akan membantu memperkuat dukungan bagi operasi darurat di daerah.

Rustian juga menekankan pentingnya asesmen kebutuhan dalam setiap operasi tanggap darurat.