Akses Darat Terputus, Ruslan Daud Sarankan Gubernur Optimalkan Kapal Aceh Hebat

MEDIA24.ID, JAKARTA-Gubernur Aceh Muzakir Manaf diminta mengoptimalkan seluruh sumber daya pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melumpuhkan akses utama di Aceh.

Salah satu langkah cepat yang perlu dilakukan, adalah mengoperasikan Kapal Aceh Hebat untuk melayani rute Banda Aceh–Lhokseumawe–Langsa–Belawan (Medan). 

“Saya mendapat informasi ada warga Langsa yang pulang dari Banda Aceh menggunakan boat kecil karena jalan darat terputus. Ini mestinya menjadi alarm bagi Pemerintah Aceh untuk bergerak cepat dan kreatif,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Aceh, Ruslan Daud di Jakarta, Senin (1/12).

Baca Juga: Pastikan Langkah Darurat Cepat Tanggap, Prabowo Bertolak ke Sumatera Tinjau Lokasi Bencana

Ia menilai rute tersebut menjadi alternatif penting mengingat jalur darat terputus di sejumlah titik dan menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik.

Ruslan Daud menyampaikan, pembukaan rute pelayaran tersebut dapat menjadi solusi distribusi logistik dan pergerakan masyarakat. Truk sembako yang saat ini tertahan di Medan maupun Banda Aceh dapat dialihkan melalui jalur laut meski membutuhkan waktu lebih lama, namun memberikan kepastian akses.

“Stok sembako sudah sangat menipis dan harga mulai melambung. Kita tidak bisa menunggu sampai akses darat pulih. Pemerintah harus menyediakan jalur mobilisasi yang bisa diandalkan,” tegasnya.

Baca Juga: Korban Terdampak Bencana Humbang Hasundutan Bertambah, Upaya Pencarian dan Pemulihan Akses Terus Dipercepat

Selain memaksimalkan armada laut, Ruslan Daud meminta dilakukan koordinasi intensif antara Gubernur Aceh, Pangdam, dan Kapolda untuk mengerahkan personel TNI–Polri membangun jembatan bailey di titik kritis yang memutus konektivitas.

Ia juga mendorong Gubernur Aceh berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara dan Sumatera Barat guna bersama-sama mendesak pemerintah pusat menetapkan status Darurat Bencana Nasional, mengingat luasnya wilayah terdampak.

Berdasarkan laporan relawan, HRD menyebut skala kerusakan di tiga provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar) disebut melebihi cakupan kerusakan tsunami 2004.

“Waktu tsunami dulu, hanya 5–8 kabupaten di Aceh yang rusak parah dan akses darat ke Medan tidak terputus. Listrik dan telekomunikasi juga lebih cepat pulih. Sekarang mungkin hanya empat yang relatif selamat—Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, dan Simeulue. Selebihnya rusak parah,” jelasnya.

Dia menambahkan, pada peristiwa tsunami jumlah korban jauh lebih besar dan berdampak hingga level internasional sehingga bantuan luar negeri cepat mengalir.

“Yang kita butuhkan dari Gubernur saat ini adalah kebijakan besar yang mengatur keseluruhan penanganan Aceh, bukan sekadar kunjungan simbolis untuk menyerahkan bantuan masa panik. Ini bencana besar, bukan banjir satu kabupaten,” pungkasnya.