MEDIA24.ID, JAKARTA-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan tidak ada kurikulum baru. Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka masih berlaku.
"Kurikulum tak ada yang baru atau penamaan baru. Kurikulum yang berlaku masih K13 dan Kurikulum Merdeka masih berlaku. Untuk di daerah 3T (Tertinggal Terluar Terdepan) masih diperbolehkan K13 sampai 2026-2027. Saat ini 80%-90% satuan pendidikan di Indonesia sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada sama sekali nama baru kurikulum saat ini," tegas Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Dr Laksmi Dewi, MPd, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
"Tidak ada kurikulum baru di tahun ini," kata Laksmi.
Baca Juga: Kemenag Siapkan Kurikulum Berbasis Cinta untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Sedangkan, deep learning atau pembelajaran mendalam yang sering disebut dan dikampanyekan Mendikdasmen Abdul Mu'ti, ditegaskan Laksmi bukan kurikulum.
"Deep learning bukan kurikulum. Itu metode memperbarui proses pembelajaran," tandasnya lagi.
Laksmi menambahkan, pembelajaran mendalam bisa jadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Alasannya, keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia masih rendah.
Baca Juga: Kemenag Tetapkan 12 Madrasah sebagai Piloting Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Cinta
"Banyak yang schooling without learning (ke sekolah tanpa benar-benar belajar). Deep learning ini pembelajaran mendalam yang contohnya kita ambil dari Australia, Kanada, dan Swedia. Proses pembelajaran yang mengembangkan karakter, memuliakan, berkesadaran dan menggembirakan," jelasnya.
Karena ingin mendalam, imbuh Laksmi, maka materi pelajarannya tak boleh banyak-banyak.
Hingga saat ini, untuk pelaksanaan deep learning, BSKAP bekerja sama dengan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) sudah melakukan workshop kepada 200-an narasumber nasional.
Mereka ini nanti yang akan melakukan pelatihan guru sampai ke daerah-daerah.
"Sosialisasi di daerah tidak akan selesai dalam waktu singkat. Kami pilih dari Aceh ada, dari Papua ada, tiap wilayah ada. Setelah itu tiap-tiap perwakilan wilayah melakukan cloning," jelas Laksmi.