Coretax Habiskan Rp1,3 Triliun, Itu Masih Hemat Harusnya Rp7 Triliun

Sistem ini membantu memperbaiki dan menyinkronkan data wajib pajak dari berbagai sumber secara otomatis. 

Akhirnya data DJP menjadi lebih lengkap dan valid. 

Melalui sistem yang terintegrasi pula, Coretax memiliki potensi untuk mencakup seluruh proses administrasi, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pengawasan perpajakan. 

Angka sebesar Rp1,3 triliun ini menurut dia sebenarnya termasuk efisien, karena negara lain yang melakukan proyek serupa bisa menghabiskan dana hingga Rp7 triliun. 

Namun pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses implementasi Coretax. 

Pengujian sistem yang lebih baik, pelatihan yang komprehensif untuk pengguna akhir, serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan agar manfaat sistem ini dapat dirasakan sepenuhnya oleh seluruh pemangku kepentingan. 

Baca Juga: Dari Bansos hingga Subsidi Listrik, Pemerintah Tegaskan Hasil Pajak Dikembalikan ke Masyarakat

Perbaikan tata kelola implementasi, keterbukaan informasi, dan juga pengawasan dari berbagai pihak seperti DPR untuk memastikan berjalannya proyek ini sangat diperlukan.

Perlu juga ada komunikasi dan edukasi kepada pengguna akhir atau masyarakat sangat penting. 

Menurutnya, sistem yang baik hanya akan efektif jika pengguna dapat mengoperasikannya dengan nyaman dan efisien. 

“Bila setiap tahapan pengembangan sistem informasi, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi penuh, dilakukan dengan baik, Coretax bisa menjadi pondasi penting bagi reformasi perpajakan di Indonesia,” harapnya.

Baca Juga: BAZNAS Bersama King Salman Humanitarian Aid dan Relief Centre Distribusikan 7.911 Bantuan Paket Pangan Ramadan

Rijadh berpendapat untuk saat ini menunda atau memparalelkan penggunaan Coretax dengan sistem legacy merupakan langkah yang bijak, terutama jika tujuannya untuk meminimalkan risiko teknis operasional sambil memastikan sistem baru berjalan stabil. 

Melalui pendekatan parallel running ini pula, identifikasi kelemahan sistem baru dapat dilakukan secara bertahap, beriringan dengan tetap mempertahankan layanan administrasi perpajakkan yang berjalan dengan menggunakan sistem lama sebagai cadangan.

Namun,  Rijadh berpendapat bahwa strategi tersebut sangat bergantung pada 4 poin penting, yaitu evaluasi sistem secara menyeluruh, akuntabilitas dan komunikasi perbaikan, manajemen risiko proyek, dan juga integrasi data lama ke sistem baru.