[KOLOM] Badai PHK di Garmen Indonesia: Apa yang Pemerintah Harus Lakukan

Kolom oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)

Industri garmen dan tekstil di Indonesia sedang menghadapi badai besar.

Salah satu perusahaan tekstil terbesar, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, dengan utang mencapai Rp24 triliun.

Dampak langsung dari keputusan ini adalah ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 20.000 pekerja Sritex, serta efek domino yang bisa mengguncang seluruh sektor industri garmen di Indonesia.

Sritex adalah salah satu ikon kebanggaan industri tekstil nasional yang tak hanya beroperasi di pasar domestik, tetapi juga dikenal di pasar global.

Baca Juga: Pakar dari UGM Yogyakarta Minta Pemerintah Lanjutkan Transmigrasi, Ternyata Ini Alasannya

Dengan runtuhnya salah satu pemain besar ini, bagaimana industri tekstil Indonesia akan bertahan?

Apa langkah yang harus diambil oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menanggulangi krisis ini?

Konteks Krisis di Industri Garmen

Dalam beberapa tahun terakhir, industri garmen Indonesia sudah berada di bawah tekanan.

Globalisasi, perubahan pola konsumsi, ketatnya persaingan internasional, dan pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan pada industri ini.

Ditambah lagi dengan ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor dan rantai pasok global yang terganggu oleh berbagai faktor eksternal, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta kenaikan biaya produksi di dalam negeri.

Pailit Sritex adalah puncak dari masalah yang telah lama mengintai.

Dengan beban utang yang besar, ketergantungan pada permintaan global, serta tekanan dari kenaikan upah minimum, Sritex akhirnya tidak mampu lagi bertahan.

Dalam konteks ini, situasi yang dialami Sritex bukan hanya masalah internal perusahaan, tetapi cerminan dari kesulitan yang dihadapi oleh industri garmen secara keseluruhan di Indonesia.