MEDIA24.ID, BEKASI — Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025 di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat.
Forum strategis ini menjadi momentum penting dalam menegaskan komitmen BP Haji untuk menghadirkan layanan haji yang adaptif, efisien, dan tetap berlandaskan nilai-nilai pengabdian kepada para tamu Allah (duyufurrahman).
Hadir dalam pembukaan Rakernas, antara lain Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala BPKH, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Ambari, serta jajaran pimpinan dan pejabat dari Ditjen PHU dan lembaga terkait lainnya.
Baca Juga: Menag Sebut Skema Murur dan Tanazul Resmi Diterapkan pada Ibadah Haji 2025
Dalam sambutannya, Gus Irfan menekankan bahwa Rakernas ini adalah bagian dari ikhtiar bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan pelayanan haji secara menyeluruh.
“Kita tidak hanya sedang menata sistem, tetapi juga merajut niat dan pengabdian untuk menjadi pelayan yang amanah bagi jutaan hati yang berserah menuju Baitullah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan profesionalisme dalam setiap rantai penyelenggaraan haji adalah sebuah keniscayaan.
Menurutnya, para pemangku kepentingan perhajian—khususnya di tingkat wilayah, kota, dan kabupaten—harus menjadi ujung tombak dalam menghadirkan pelayanan terbaik.
“Kita harus memastikan bahwa setiap titik layanan menyentuh kebutuhan jemaah secara langsung, dengan standar yang terukur dan berorientasi pada kenyamanan serta kualitas terbaik” imbuhnya.
Gus Irfan menambahkan bahwa mulai tahun 2026, BP Haji akan mengemban tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan ibadah haji nasional.
Hal ini merupakan amanat langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem layanan haji yang Efisien, Aman dan Nyaman.
Menanggapi percepatan transformasi layanan haji yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi, Gus Irfan menyatakan bahwa Indonesia harus merespons tantangan tersebut secara cepat dan terukur.
“Kita harus efisien dan adaptif, memberikan layanan yang setara tanpa kehilangan ruh pelayanan. Kita ingin menjadi institusi yang profesional namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian suci kepada para tamu-tamu Allah,” tandasnya.
