Beberapa Pihak Masih Menolak MBG di Papua, Kepala BGN: Setiap Anak Berhak Dapatkan Gizi Seimbang

MEDIA24.ID - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sudah dimulai pada 6 Januari 2025 masih dalam upaya untuk pemerataan.

Di tengah usaha untuk pemerataan penerima manfaat di Indonesia, Makan Bergizi Gratis atau MBG menuai penolakan di beberapa wilayah di Tanah Papua.

Beberapa kali ramai di sosial media tentang adanya aksi unjuk rasa menolak Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dilakukan pelajar.

Baca Juga: Saat Kementerian Sedang Efisiensi Anggaran, Menteri PKP Mengundang Dewa 19 dalam Launching Logo

Dalam tuntutannya, bukan Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diharapkan namun pendidikan gratis.

Respon Kepala Badan Gizi Nasional
Program Makan Bergizi Gratis yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo ini berada di bawah kewenangan dari Badan Gizi Nasional.

Terkait dengan penolakan yang terjadi dengan pelaksanaan MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan kalau itu adalah hak dari penerima manfaat.

“Kalau yang menerima hak itu tidak mau menerima, ya kami hormati,” ujar Dadan usai menghadiri Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Baca Juga: Jangan Lupa Cek Kalendar Maret 2025! Ini Rincian Libur Sekolah dan Cuti Bersama

Ia juga menambahkan jika program MBG ini memang untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sesuai dengan persayaratan sebagai penerima manfaat.

“Badan Gizi menetapkan penerima manfaat 82,9 juta,” kata Dadan.

“Kaya, miskin, ibu hamil, menyusui, anak balita, negeri, swasta, itu adalah hak yang akan kami berikan dari pemerintah kepada penerima hak,” imbuhnya.

“Karena setiap anak berhak mendapatkan gizi yang seimbang,” tambahnya.

Baca Juga: Perlu Perawatan Insentif, Paus Fransiskus dalam Kondisi Kritis

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada media di Kompleks Istana, Jakarta pada Senin, 17 Februari 2025 mengatakan jika aksi demo yang dilakukan adalah bentuk menyalurkan aspirasi.