OPINI,MEDIA24.ID-Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran sudah mulai berjalan. Seperti biasa, pro dan kontra mewarnai kebijakan baru tersebut. Seperti biasa pula, pemerintah masih gagap dalam menghadapi tekanan baik di media sosial maupun media mainstream. Beberapa blunder buzzer pemerintah pun mewarnai.
Dilihat dari kacamata komunikasi, kurangnya sosialisasi menyeluruh menjadi salah satu penyebab mengapa kebijakan populis ini kurang populer dan mendapatkan dukungan luas. Jika kemudian kebijakan populis berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) ini ingin ditingkatkan menjadi kebijakan pro-rakyat, maka pola komunikasinya pun perlu diubah.
Pemerintah harus berani menarik value dari kebijakan ini ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya pemberian makan namun lebih ke pemenuhan gizi masyakarat. Dengan begitu, pemerintah memiliki ruang untuk memperlebar kebijakan dan membangun komunikasi yang lebih efektif, alih-alih hanya memberikan makanan saja.
Walau menjadi program unggulan namun banyak masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan pelosok, yang tidak mengetahui adanya program MBG atau syarat untuk mendapatkannya. Apalagi program ini ditargetkan tidak hanya untuk anak sekolah dari Paud, SD, SMP, SMA, dan Pesantren, namun juga para ibu hamil.
Ini terjadi karena informasi lebih banyak disampaikan melalui media formal seperti situs pemerintah tanpa menjangkau platform yang lebih populer di kalangan masyarakat. Komunikasi juga kurang efektif karena pesan yang disampaikan kurang sederhana. Pemerintah cenderung bergantung pada siaran pers atau media cetak, yang tidak lagi menjadi sumber utama informasi masyarakat, terutama generasi muda dan keluarga muda.
Alih-alih fokus pada manfaat dari pelaksanaan program MBG secara sederhana, komunikasi pemerintah sering kali menggunakan bahasa birokratis yang sulit dipahami masyarakat umum. Pemerintah seharusnya bisa menekankan manfaat nyata seperti peningkatan kesehatan anak-anak, namun malah lebih berfokus pada proses administratif dan penganggarannya.
Mulai dari simpang siur terkait berapa budget per porsi, beban fiskal dan total anggaran yang perlu dipersiapkan, sampai dengan pro kontra terkait efek pemangkasan APBN bagi program pemerintah yang lain. Jika kalian mencari di Google dengan kata kunci “makan bergizi gratis”, maka yang banyak terlihat adalah terkait pro kontra penganggaran, kualitas menu, penipuan, dan keracunan.
Program MBG juga minim melibatkan stakeholder lokal seperti kepala desa, tokoh masyarakat, Posyandu, pihak sekolah, atau bahkan kantin sekolah dalam menyebarkan informasi dan partisipasi. Kritik dan saran masyarakat juga cenderung diabaikan atau bahkan dicap buzzer. Ini menunjukkan tidak adanya mekanisme yang efektif bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau menyampaikan masalah terkait pelaksanaan program MBG.
Ada beberapa strategi komunikasi yang bisa dilakukan pemerintah agar program MBG bisa sukses dan diterima masyarakat. Pertama adalah penyesuaian pesan komunikasi sesuai dengan segmentasi audience. Komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik audiens, seperti orang tua, guru, dan siswa.
Untuk orang tua, pesan perlu dibuat fokus pada manfaat kesehatan anak dan hematnya pengeluaran rumah tangga. Untuk guru dan sekolah, jelaskan peran mereka dalam mendukung program ini serta manfaat bagi lingkungan sekolah. Sedangkan untuk masyarakat umum perlu ditunjukkan keberhasilan program di daerah lain untuk membangun kepercayaan publik.
Gunakan bahasa sederhana dan inspiratif. Hindari jargon birokrasi dan gunakan bahasa yang mudah dipahami serta menyentuh emosional audiens. Perkuat storytelling berbasis keberhasilan program. Ceritakan kisah sukses keluarga atau sekolah yang telah merasakan manfaat MBG dan buatlah dokumentasi video pendek tentang pengalaman mereka.
Gunakan juga berbagai media untuk memastikan pesan tersampaikan dengan luas, seperti media sosial, media lokal, termasuk sosialisasi langsung ke sekolah dan posyandu. Ajak influencer atau tokoh lokal yang memiliki pengaruh positif untuk ikut mempromosikan program MBG.
Keterlibatan masyarakat lokal juga perlu ditingkatkan. Libatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, kepala desa, serta guru dalam menyampaikan pesan program. Akan lebih bagus jika menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program tersebut.
Siapkan kanal komunikasi dua arah seperti hotline untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Ukur tingkat kepuasan dan efektivitas program sehingga ada perbaikan yang bisa dilakukan. Jangan alergi dengan kritik masyarakat, karena dengan kritik tersebut perbaikan bisa dilakukan dengan cepat. Kritik juga bisa menjadi cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi program.
Artikel Terkait
Cegah Makanan Tak Kayak Konsumsi, BPOM Awasi Distribusi MBG
Siswa SD di Sukoharjo Keracunan Menu MBG, Begini Penjelasan Kepala BGN
Evaluasi Program MBG, Kepala BGN Dipanggil ke Istana Negara Jumat Siang
GKSI Dalam Program MBG melalui Pembagian Susu di Jawa Tengah
Permintaan BGN Tambah Anggaran MBG Rp100 Triliun, Menkeu: Banyak UMKM yang akan Terbantu