Dedi Mulyadi Larang Study Tour, Tiga Kepala Daerah di Jabar Tolak: Anak Sekolah Bukan Objek Ekonomi

MEDIA24.ID, NASIONAL - Kebijakan larangan study tour di sekolah-sekolah Jawa Barat yang digulirkan oleh tokoh politik sekaligus mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, menuai kontroversi.

Tiga kepala daerah di wilayah tersebut menolak untuk menerapkan aturan tersebut, yakni Wali Kota Bandung, Bupati Bandung, dan Bupati Cirebon.

Dedi Mulyadi secara tegas menyampaikan bahwa larangan ini dibuat bukan tanpa alasan. Ia menekankan bahwa kegiatan study tour selama ini berpotensi menyandera ekonomi para orang tua siswa, sekaligus menjadikan anak sekolah sebagai objek eksploitasi ekonomi.

Baca Juga: Insentif Guru Non ASN Segera Cair! Begini Mekanisme Penyalurannya

"Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral," ujar Dedi dalam pernyataan resmi yang dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Menurutnya, banyak sekolah yang secara tersirat menjadikan kegiatan study tour sebagai ajang wisata yang dikemas seolah-olah berlandaskan pendidikan. Padahal, dalam praktiknya, kegiatan ini lebih bersifat konsumtif dan memberatkan orang tua.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga mengkritisi praktik-praktik komersialisasi lainnya di lingkungan pendidikan, seperti kewajiban membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), buku pelajaran, dan seragam baru di luar kebutuhan utama.

"Kenapa anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi? Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam," tegas Dedi.

"Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan."

Baca Juga: Kemenag Umumkan Hasil Seleksi Calon Dai dan Daiyah Muda 2025, Cek Daftarnya di Sini

Namun, tidak semua kepala daerah sejalan dengan kebijakan tersebut. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjadi salah satu pemimpin daerah yang menyatakan tetap mengizinkan kegiatan study tour di sekolah-sekolah wilayahnya.

Ia beralasan, industri pariwisata lokal tengah mengalami penurunan signifikan, dan pelarangan study tour dapat memperburuk kondisi tersebut.

“Kami tentu memikirkan dampak luas terhadap ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku industri pariwisata di Bandung. Jika semua sekolah dilarang study tour, sektor ini bisa kolaps,” ujar Farhan dalam keterangannya.

Baca Juga: Seskab Teddy dan Menteri Imipas Bahas Transformasi Layanan Publik yang Transparan di Imigrasi dan Pemasyarakatan