[KOLOM] Negara Oligarki: Pemerintahan Tanpa Oposisi dan Dampak Negatifnya terhadap Ekonomi

Oleh: Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)*

Pemerintahan tanpa oposisi sering kali dianggap mampu menciptakan stabilitas politik yang kuat dan mempercepat proses pengambilan kebijakan.

Namun, kenyataannya, kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi suatu negara.

Oposisi yang sehat merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, karena mereka berfungsi sebagai pengawas dan pengimbang dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Ketika oposisi lemah atau bahkan tidak ada sama sekali, berbagai konsekuensi negatif dapat muncul yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi jangka panjang.

Baca Juga: [KOLOM] Kebijakan Harus Tuntas untuk Mengatasi Polusi Udara

Kurangnya Pengawasan dan Checks and Balances

Dalam sistem demokrasi yang ideal, oposisi memiliki peran krusial untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dijalankan.

Tanpa oposisi yang kuat, pemerintahan bisa berjalan tanpa pengawasan memadai. Hal ini membuka ruang bagi keputusan ekonomi yang keliru, tidak efektif, atau bahkan merugikan.

Ketika tidak ada kekuatan yang mampu menantang atau mempertanyakan kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi yang dihasilkan berpotensi tidak didasarkan pada evaluasi yang menyeluruh, sehingga menghasilkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya negara.

Misalnya, kebijakan populis yang berlebihan seperti subsidi tanpa perhitungan yang matang bisa menyebabkan anggaran negara terbebani dan menambah utang.

Korupsi dan Inefisiensi

Tanpa oposisi yang efektif, risiko terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Pemerintahan yang tidak diawasi cenderung lebih rentan terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan pemborosan anggaran.

Dalam konteks ekonomi, korupsi mengurangi kepercayaan publik dan investor terhadap kredibilitas pemerintah.

Ketika korupsi merajalela, biaya transaksi ekonomi meningkat, produktivitas menurun, dan distribusi kekayaan menjadi tidak merata.

Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan mungkin lebih memihak kelompok tertentu atau elite politik, yang semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.