MEDIA24.ID, JAKARTA - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh melibatkan diri dalam kompetisi perebutan kekuasaan dalam konteks negara dan bangsa.
Pernyataan ini disampaikan Gus Yahya, panggilan akrabnya, dalam Sarasehan Ulama NU yang digelar di The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Gus Yahya menekankan bahwa peran NU adalah sebagai penyanggah yang berkontribusi bagi keberhasilan agenda pemerintah dalam melayani masyarakat di tingkat akar rumput.
Baca Juga: Sarasehan Ulama NU, Menag Sebut Kurikulum Cinta Cegah Anak Benci Perbedaan
"Kami menangkap ini sebagai sesuatu yang fundamental karena terkait dengan blade NU yang menempatkan diri sebagai penyanggah yang berkontribusi bagi keberhasilan agenda pemerintah kepada masyarakat di tingkat basis," kata Gus Yahya dalam sambutannya, Selasa (4/2/2025).
Lebih lanjut, Gus Yahya juga menegaskan bagaimana NU mendudukkan dirinya di tengah konstruksi negara bangsa yang sedang dibangun bersama.
"Dalam berbagai kesempatan kami menyampaikan NU tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam entitas kolektif dalam kompetisi kekuasaan dalam politik kita," lanjut Gus Yahya.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Tunda Pemindahan ASN ke IKN, Ini Alasannya
Gus Yahya berpendapat, lingkungan budaya NU yang begitu luas di Indonesia tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi identitas politik karena itu akan berbahaya sekali bagi kelangsungan bangsa dan negara.
"Nahdlatul Ulama tidak boleh dibiarkan tumbuh apalagi sengaja didorong untuk berkonsolidasi sebagai identitas politik, tidak boleh," tegas Gus Yahya.
Gus Yahya menegaskan kedudukan NU dalam pemerintahan sebagai organisasi yang mengabdi, melayani dan berbakti kepada rakyat. Nahdlatul Ulama lahir karena didorong oleh keinginan untuk berupaya menghadirkan maslahat bagi masyarakat bagi rakyat.
"Maka siapapun yang sedang bekerja untuk menghadirkan maslahat bagi rakyat harus didukung oleh Nahdlatul Ulama, apalagi pemerintah setiap pemerintah siapapun presidennya setiap pemerintahan pasti membangun agenda untuk kemaslahatan rakyat," terangnya.
Gus Yahya menyatakan dukungan pada visi misi pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gus Yahya mengatakan, bagaimana pemerintahan ini berupaya menghadirkan kemaslahatan untuk masyarakat bangsa dan negara dan sebagai pimpinan negara pemerintah Indonesia itu adalah wewenang dan kewajiban tanggung jawab dari pemerintah.
