Prabowo Pangkas Anggaran Rp 306 Triliun! Fokus untuk Sekolah dan Makan Bergizi Gratis

MEDIA24.ID  - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemangkasan anggaran Rp 306 triliun untuk kementerian dan lembaga dalam APBN 2025 bertujuan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Dana hasil penghematan akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis serta renovasi sekolah yang masih banyak dalam kondisi kurang layak.

Pidato tegas ini disampaikan Prabowo dalam Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo Convention Exhibition, Surabaya, Senin (10/2/2025).

Baca Juga: Erick Thohir Siap Gaspol! BUMN Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo

Di hadapan ribuan pengurus Muslimat NU, ia menegaskan bahwa penghematan ini bukan sekadar kebijakan, tetapi komitmen nyata bagi pendidikan dan kesejahteraan anak bangsa. 

Prabowo mengaku prihatin melihat kondisi sekolah di Indonesia. Dari 330 ribu sekolah, hanya kurang dari 10 persen yang dapat direnovasi jika mengandalkan anggaran biasa dari kementerian.

"Saya ingin memperbaiki semua sekolah di Indonesia. Kita punya 330 ribu sekolah, anggaran perbaikan saat ini hanya cukup untuk 20 ribu sekolah. Berapa tahun kita mau menyelesaikan sisanya?" ujar Prabowo.

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 25.000 per Gram! Cek Update Terbarunya di Sini

Oleh karena itu, pemangkasan anggaran dilakukan untuk memastikan dana lebih difokuskan pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. 

Tak hanya itu, Prabowo juga menegaskan bahwa anggaran yang tidak perlu, termasuk perjalanan dinas ke luar negeri, akan dikurangi secara signifikan.

"Karena itu, perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi. Nggak usah ke luar negeri lima tahun kalau perlu," tegasnya.

Namun, ia juga menjawab kritik soal dirinya yang sering melakukan lawatan ke luar negeri. "Loh, Presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala negara untuk mengamankan kepentingan bangsa," lanjutnya. 

Baca Juga: Bogor Street Festival Cap Go Meh 2025 Digelar Besok, Layar Raksasa Dipasang di 3 Titik

Prabowo mengakui bahwa kebijakan ini mendapat perlawanan dari segelintir pihak di birokrasi yang merasa terganggu dengan pemangkasan anggaran.