Soroti Banjir Bandang hingga Longsor di Bogor, Gubernur Dedi Mulyadi Menyoroti Masalah Alih Fungsi Lahan

MEDIA24.ID, BOGOR - Peristiwa bencana alam banjir bandang hingga longsor di sejumlah titik kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah menuai sorotan khusus publik Tanah Air.

Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi menyoroti adanya 8 akses jalan jembatan penghubung yang terputus imbas hujan deras dan luapan banjir bandang dari Kali Ciliwung.

Dari dampak bencana banjir bandang 8 jembatan itu, terdapat 6 jembatan yang di antaranya berada di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Rayakan 22 Tahun di Industri Hiburan, Band D'Masiv jadi Penamaan untuk Halte TransJakarta Petukangan

"Dari hasil rapat bahwa ada delapan jembatan yang putus," ucap Ade Ruhendi kepada awak media saat mengunjungi jembatan putus di kawasan Puncak Bogor, pada Senin, 3 Maret 2025.

Berkaca dari imbas bencana alam yang terjadi di Bogor, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi justru menyoroti terkait isu kerusakan lingkungan di kawasan Puncak Bogor.

Dalam kesempatan berbeda, Dedi menilai salah satu penyebab utama bencana alam di Bogor adalah alih fungsi lahan yang semakin masif terjadi.

Hal itu terkait wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan hutan, kini berubah menjadi kawasan industri dan komersial.

Baca Juga: Angin Kencang dan Tanah Longsor di Kota Bogor, Pemkot Tetapkan Status Darurat Bencana

Di sisi lain, Dedi menyoroti penyewaan lahan oleh PTPN untuk kepentingan bisnis dinilai sebagai faktor utama yang mengganggu keseimbangan ekosistem di wilayah Bogor, Jabar.

"Fokus kita pada audit lingkungan faktor penyebab, walaupun boleh lah saya berasumsi asumsinya karena kerusakan Puncak," tutur Dedi kepada awak media saat peresmian pabrik sepatu di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Senin, 3 Maret 2025.

"Puncak harus dikembalikan menjadi kawasan resapan air, tempat tumbuhnya pohon, dan tempat disimpannya air," lanjutnya.

Baca Juga: BPJPH dan Kemendagri Sinergi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha di Seluruh Daerah

Dedi juga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, untuk segera turun tangan dan mengembalikan Puncak ke fungsinya semula.