Angkie Yudistia: Produk UMKM Disabilitas Harus Didukung untuk Wujudkan Ekonomi Inklusif di Indonesia

MEDIA24.ID, JAKARTA - Staf Khusus Presiden Republik Indonesia di era Jokowi yaitu Angkie Yudistia terus mendukung terwujudnya ekonomi inklusif di Indonesia dengan melalui UMKM.

Dukungan yang dilakukan oleh Angkie Yudistia adalah dengan memfasilitasi produk UMKM penyandang disabilitas agar bisa dipasarkan secara luas. 

“Bahwa kita tau permasalahan teman-teman penyandang disabilitas dalam berwirausaha adalah pemasaran, literasi keuangan, dan strategi", ujar Angky, kepada wartawan saat hadiri mencicipi makanan UMKM di bawah naungan Yayasan Menembus Batas, di Jakarta pada Jumat, 16 Mei 2025.

Baca Juga: World of Coffee 2025 Resmi Digelar di JICC, Indonesia Siap Jadi Tuan Pertama di Asia Tenggara

Angkie percaya dengan produk teman-teman penyandang disabilitas, layak mulai dari perizinan, pendampingan untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan serta konsumen-konsumen.

"Kebangkitan ekonomi menjadi isu prioritas yang dilakukan oleh pemerintah" kata Angkie.

Angkie mengungkapkan dengan adanya UMKM disabilitas bisa membantu kebanngkitan ekonomi pemerintah dengan berwirausaha.

Baca Juga: Putera Sampoerna Foundation Ajak Sinergi untuk Transformasikan Pendidikan Indonesia

Saat ini UMKM yang mendaftar di Yayasan Menembus Batas sudah mencapai 158 UMKM khususnya yang berada di wilayah Jakarta.

"Dari total 158 UMKM yang berada di Jakarta yang sudah siap untuk memasarkan produknya dengan skala besar ada 15 UMKM", katanya. 

Staf Khusus Presiden di era Jokow ini, berharap menjadi titik kebangkitan ekonomi nasional, khususnya ekonomi UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas.

Baca Juga: Buka Lowongan Kerja untuk Sarjana, BGN Optimis MBG Bisa Membantu Perputaran Ekonomi di Daerah

“Strategi implementasinya adalah menyediakan pelatihan, pemberdayaan keterampilan, dan pengelolaan usaha bagi penyandang disabilitas", ungkap Angkie.

Selain itu, memasukkan penyandang disabilitas sebagai kriteria untuk mendapatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau permodalan usaha lainnya, tutup Angkie.***