MEDIA24.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi memberlakukan mekanisme baru penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) melalui transfer langsung ke rekening masing-masing guru.
Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, sebagai upaya memangkas birokrasi, memudahkan administrasi, dan meningkatkan kesejahteraan guru agar lebih fokus pada tugas mengajar.
“Dengan mekanisme transfer langsung ke rekening, kami ingin memastikan tunjangan sampai tepat waktu, mengurangi hambatan administratif, dan meningkatkan akuntabilitas," kata Abdul Mu'ti dalam Peluncuran Mekanisme Baru Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru di Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Baca Juga: Kemenag Targetkan Tunjangan Profesi Guru Madrasah Cair Akhir Maret 2025
"Guru tidak perlu lagi repot mengurus pencairan, sehingga energi mereka bisa dialihkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” tambah Abdul Mu'ti dihadapan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi sistem pendidikan yang digadang Kemendikdasmen untuk menciptakan ekosistem kerja guru yang lebih efisien dan berkeadilan.
Dia menjelaskan, sejak 2010 sampai 2024, tunjangan guru ditransfer oleh Kementerian Keuangan kepada rekening pemerintah daerah, yaitu Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya ditransfer ke rekening guru.
Baca Juga: Kunjungan Mendadak Mendikdasmen Kejutkan Guru dan Siswa SMP Negeri 1 Komodo, NTT
Proses transfer yang sebagian besar dilakukan tiga bulan sekali itu, lanjutnya, jelas memakan waktu yang lama, bahkan di beberapa daerah ada yang mengalami keterlambatan dengan berbagai alasan.
Oleh karena itu, ia mengatakan kebijakan penyaluran langsung itu merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi para guru. “Karena itu tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat,” imbuhnya.
Ia pun melaporkan jumlah guru ASN yang menerima transfer TPG langsung dari Kemendikdasmen sebanyak 1.476.964.000 orang, sementara untuk guru non ASN berjumlah 392.802.000 orang.
Sampai saat ini, Mu'ti menyebutkan proses verifikasi dan validasi data maupun nomor rekening guru penerima masih terus berlangsung. Adapun dana akan ditransfer apabila data-data tersebut telah valid.
Sebagai informasi, penyaluran tunjangan sebelumnya untuk guru ASN Daerah dan PPPK daerah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
Perubahan skema penyaluran tersebut tertuang melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 tahun 2025 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 45 tahun 2023.
