MEDIA24.ID - Senin, 6 Januari 2025 merupakan hari pertama diselenggarakannya program akan bergizi gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, ada satu hal yang jadi sorotan dan cukup menarik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Salah satunya adalah fakta bahwa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,, program makan bergizi gratis dijalankan menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.Kok bisa?
Baca Juga: Penyidik KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto di Bekasi
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, memberikan klarifikasi mengenai program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Program ini sempat menjadi perhatian publik karena dana yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 belum digunakan sepenuhnya di wilayah tersebut.
Menurut Hasan, memang ada beberapa daerah yang belum memanfaatkan dana tersebut, termasuk Kendari.
"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," ujar Hasan pada Senin, 6 Januari 2025.
Baca Juga: 3 Perbandingan Karier Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, Sosok Pelatih Garuda Baru Asal Belanda
Ia menjelaskan bahwa Dana MBG yang digunakan di Kendari berasal dari anggaran uji coba yang sebelumnya sudah digulirkan sebelum Presiden Prabowo Subianto resmi menjabat.
"Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," tambah Hasan.
Untuk tahap berikutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kendari akan mulai menggunakan dana dari APBN yang telah disediakan negara untuk melanjutkan program tersebut.
"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN (Rp71 triliun) yang dari BGN (Badan Gizi Nasional)," katanya.
Program MBG ini mulai dijalankan pada hari Senin, 6 Januari 2025, dan telah dimulai di 26 provinsi, termasuk Aceh, Kepulauan Riau, seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Baca Juga: Ketua KPPU: Persaingan Usaha di Sektor ESDM dan Konstruksi Masih Rendah