MEDIA24.ID, JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan terhadap tenaga honorer di kementerian/lembaga imbas pemangkasan anggaran.
Ia menyebutkan tidak ada PHK yang dilakukan di kementerian/lembaga.
"Terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja honorer di lingkungan kementerian dan lembaga dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan memastikan efisiensi anggaran tidak akan berdampak terhadap tenaga honorer. Oleh karena itu, pemerintah akan meneliti lebih lanjut refocusing anggaran yang dilakukan.
"Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," ujar Sri Mulyani.
Sejak Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan anggaran pada Januari lalu, kementerian/lembaga mulai memilah anggaran mana saja yang harus mereka kurangi.
Hal itu berdampak pada pembayaran gaji tenaga honorer hingga berujung PHK.
Seperti yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menyebut kementeriannya telah melakukan seleksi atas kontrak tenaga honorer.
Baca Juga: Mendikti Saintek: Uang Kuliah Berpotensi Naik, Dampak Efisiensi Anggaran
Untuk tenaga honorer yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan wajib, maka terpakai dikurangi, demi melakukan efisiensi anggaran.
"Itu bagian dari efisiensi. Tapi yang pasti untuk pelayanan dasar dan wajib tidak dikurangi. Namun kita melakukan skrining kalau ada kontrak Honorer yang bisa dihemat, ya kita lakukan penghematan,” ungkap Bima Arya, Minggu (9/2/2025).
Artikel Terkait
Efisiensi Anggaran, Mendikdasmen Pastikan Gaji ke-13 dan Tunjangan Guru Aman