Libur Nataru 2025, Kemenhub Prediksi 3,94 Juta Orang Gunakan Kereta Api

MEDIA24.ID, JAKARTA-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi sekitar 3,94 juta orang akan menggunakan kereta api jarak jauh selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. 

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan, masa angkutan Nataru merupakan periode paling krusial dalam penyelenggaraan transportasi nasional, termasuk sektor perkeretaapian.

Tingginya beban layanan serta durasi operasional yang lebih panjang menuntut kesiapan maksimal dari seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga: Pemprov DKI Terapkan WFA Jelang Akhir Tahun, Pramono Anung Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal

“Manajemen keselamatan perkeretaapian harus ditingkatkan dan dijalankan secara disiplin serta terukur,” kata Menhub Dudy di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (18/12/2025), seperti dilansir laman resmi Kemenhub, Jumat (19/12/2025).

Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, sekitar 3,29 persen dari total pergerakan masyarakat pada periode Nataru diperkirakan memilih kereta api jarak jauh sebagai moda transportasi. 

Secara keseluruhan, pergerakan masyarakat selama Nataru 2025/2026 diproyeksikan mencapai 119,5 juta orang. Dudy menjelaskan, penguatan manajemen keselamatan mencakup sejumlah aspek.

Baca Juga: 15 Ucapan Selamat Hari Ibu 2025 yang Singkat, Tulus, dan Menyentuh Hati

Aspek-aspek tersebut antara lain penyiagaan personel yang memadai dan profesional, pemantauan intensif prasarana jalan rel, kesiapan sarana dan peralatan penanganan gangguan, serta mitigasi risiko di wilayah rawan banjir dan longsor.

Selain itu, pengamanan dan pengawasan perlintasan sebidang berisiko tinggi juga menjadi perhatian utama.

Menhub meminta penguatan sistem pengamanan, pemasangan rambu dan perlengkapan keselamatan, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat sekitar jalur rel.

“Keselamatan harus menjadi budaya dan dikelola secara preventif berbasis data lapangan. Tanggung jawab pada masa Nataru bukan tanggung jawab biasa, melainkan tanggung jawab publik berskala nasional,” tegasnya.

Menhub juga mengingatkan adanya potensi gangguan nonteknis terhadap keselamatan perkeretaapian, termasuk aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan kereta api.

Oleh karena itu, sinergi lintas sektor antara Kemenhub, PT KAI, TNI, Polri, BMKG, BASARNAS, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat, terutama dalam pengambilan keputusan cepat di lapangan.