MEDIA24.ID, JAKARTA - Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan jumlah mahasiswa baru angkatan 2024 yang masuk kelompok tertinggi uang kuliah tunggal (UKT) atau golongan 8-12 hanya 3,7 % dari total populasi.
Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi (Dirjen Diktiristek) dalam alam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek di Gedung DPR RI, Selasa (21/5/2024).
Menurut Abdul Haris, angka tersebut turun dibanding tahun sebelumnya. Menurut Haris pada 2023, proporsi mahasiswa yang berada dalam kelompok UKT tinggi sebesar 5,9 %.\
Adapun, mayoritas mahasiswa baru 2024 masuk kelompok UKT menengah atau kelompok-3-7 dengan persentase 67,1%.
Baca Juga: Mendikbudristek Jamin Tak Ada Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Kurang Mampu
Sedangkan 29,2% dari keseluruhan mahasiswa di RI masuk kelompok UKT rendah. Kelompok ini meliputi mahasiswa dengan UKT 1, UKT 2, dan penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Angka ini menunjukkan kami sudah memenuhi kewajiban dengan proporsi di atas 20 persen. Artinya ruang untuk yang tidak memiliki kemampuan ekonomi sudah terbuka lebar,” ujar Haris.
Persentase tersebut menurut Haris yang juga mantan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia naik dari angka tahun 2023 sebesar 24,4%.
Baca Juga: Daftar UKT PTKIN 2024 yang Ditetapkan Kemenag, Kampus Mana yang Paling Mahal?
Haris pun memaparkan jumlah mahasiswa per kelompok UKT di sejumlah PTN dan PTN Badan Hukum (PTN-BH) dengan kenaikan UKT baru-baru ini.
Beberapa di antaranya yakni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Riau (Unri), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Sumatera Utara (USU).
"Yang cukup ramai, di Universitas Jenderal Soedirman. Kalau kita perhatikan, di Universitas Jenderal Soedirman itu, angka di UKT rendah juga banyak, 667. Kalau kita bandingkan dengan UKT tingginya, hanya sekitar 12 mahasiswa," kata Haris.
Haris melanjutkan, “Kita minta para rektor agar jika ada yang keberatan diberika ruang untuk komunikasi. Pengalaman kami di universitas ruang ini sangat terbuka lebar.”
Namun di sisi lain, menurut Haris, universitas pun butuh data dari mahasiswa untuk justifikasi pemberian keringanan. (*)
