MEDIA24.ID, JAKARTA – Kondisi demokrasi Indonesia dinilai kian mengkhawatirkan. Rakyat semakin tersisih dari proses pengambilan kebijakan negara, sementara supremasi sipil terus melemah di tengah menguatnya peran aparat dan minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.
Hal tersebut tercermin dari pengesahan undang-undang yang dilakukan dengan senyap, kembalinya aparat bersenjata ke ruang politik dan sipil, program pemerintah yang tidak berdampak atau menjawab persoalan rakyat sebagaimana saat ini terjadi dalam bencana Aceh-Sumatera dan seterusnya, menunjukkan melemahnya supremasi sipil. Partisipasi bermakna dan peran masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara pun melemah.
Urun rembuk, kritik, hingga segala masukan dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, seperti dianggap angin lalu. Mereka yang bersuara justru ditangkapi oleh aparat dengan berbagai macam alasan, seperti pada aksi massa 25 Agustus-30 September 2025.
Baca Juga: Kemenkes Fokus Tangani Wilayah Terdampak Berat di Aceh, 126 Relawan Diberangkatkan
Hal ini memperlihatkan hukum yang semakin semena-mena terhadap rakyat. Puncaknya, pengesahan RUU KUHAP oleh DPR dan Pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto.
Berangkat dari berbagai masalah demokrasi di atas, peringatan Haul ke -16 Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang akan digelar pada Sabtu (20/12/2025), mengusung tema “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”.
Ketua Panitia Haul Gus Dur ke – 16 Alissa Wahid, mengatakan tema tersebut dipilih pihak keluarga sebagai upaya untuk menghadirkan inspirasi dan keteladanan Gus Dur dalam mengawal proses demokrasi yang dipilih oleh Indonesia, dalam menjalankan sistem politiknya.
Baca Juga: Kemenhaj Terima Hibah Tanah dari Warga Muslim Bugis Bali, Pembangunan Asrama Haji Segera Terealisasi
“Kenapa kita angkat tema ini?, Karena Gus Dur sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan rakyat, kedaulatan sipil. Itu beliau betul-betul perjuangkan. Beliau mengajarkan kepada kita, sikap pribadi maupun sikap kepemimpinan.Jadi Kebijakan-kebijakan yang diambil, atau stragegi yang diambil berangkat “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat,” kata Alissa Wahid dalam siaran pers, Jumat (19/12/2025).
Menurut Alissa, setiap rakyat punya martabat,hak, sumber daya pribadi, potensi, dan aspirasi. Oleh karena itu sudah seharusnya hal ini menjadi tujuan akhir, atau muara dari sebuah negara bangsa.
Pada dasarnya menurut Alissa Wahid, cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah menjadikan rakyatnya mendapatkan keadilan, makmur, dan sentosa. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan oleh kita semua, pada skala bangsa dan negara, harusnya untuk kepentingan rakyat.
“Dalam konsep demokrasi, untuk rakyat itu artinya melibatkan rakyat. Jadi, harapannya, aspirasinya, dan kebutuhannya itu diperhatikan dalam menyusun atau mengelola kehidupan bersama. Jadi nggak hanya terima bansos, atau dijadikan pasar ekonomi, atau pelengkap penderita,” tegas putri sulung mantan Ketua Umum PBNU Ini.
Saat ini, Alissa Wahid melihat semangat berdemokrasi di Indonesia ini mulai meluntur, baik di tataran rakyatnya sendiri, maupun penyelenggara negara atau aktor yang lain, terutama partai politik.
Hal ini menurut Alissa Wahid, adalah suatu peringatan bagi bangsa Indonesia, agar tidak melenceng dari kesepakatan sistem demokrasi yang sudah dianut bertahun-tahun lamanya.