Sistem Zonasi PPDB Menuai Polemik, Kemendikdasmen : Masih Dikaji, Belum Diputuskan

MEDIA24.ID, BOGOR-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terutama di sekolah Negeri masih menuai polemik di tengah masyarakat. Saat ini PPDB masih berada dalam beberapa bulan lagi.

Beberapa kalangan menilai banyak manipulasi dalam sistem yang diterapkan padahal sudah dilakukan dengan pendekatan digital dan Artificial Intelligent.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Tanwir 1 Pemuda Muhammadiyah 3 pekan lalu justru meminta penghapusan PPDB sistem zonasi yang sudah 7 tahun belakangan ini dijalankan.

Baca Juga: Mendikdasmen: Penghapusan Sistem Zonasi PPDB Diputuskan dalam Sidang Kabinet

Saat di konfirmasi terkait pola dan rencana PPDB pada tahun ajaran baru 2025 , Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipul Hayat belum dapat memberikan jawaban pasti.

"Nanti saja, belum karena kita masih menunggu kajian, kita sudah rapat bersama Kepala Dinas di seluruh Indonesia untuk memutuskan seperti apa," kata Atip Latipul Hayat.

Beberapa usulan dari praktisi pendidikan menginginkan adanya opsi penambahan ruang kelas dan rombongan belajar tidak menambah jumlah sekolah baru.

Baca Juga: Bayar Jutaan Rupiah Tak Lolos PPDB, Orangtua Siswa di Bogor Protes

"Yang terpenting adalah bagaimana sekolah negeri dapat menampung lebih banyak siswa, terutama mereka dari keluarga sederhana, ga usah memaksakan bangun sekolah baru di tiap kecamatan, " ujar Direktur Lembaga Analisis Sosial dan Kajian Publik Lanskip Bogor Abdul Rahmat Saleh.

Alasan masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri agar biaya pendidikan tidak terlalu berat. Munculnya sekolah favorit di duga menjadi ladang pungutan bagi sejumlah oknum.

Salah seorang wali murid Billy Adhyaksa mengaku, saat pendaftaran PPDB dengan sistem zonasi ke sebuah SMA Negeri di Kota Bogor di duga banyak data yang tidak valid.

"Jarak dari sekolah ke rumah saya cuma ratusan meter, ada siswa mendaftar dengan jarak lebih dekat itu kanan kiri kan hotel, rumah sakit, perkantoran dan toko, emang ada warga yang tinggal di situ," ujar Billy.

Pemberlakuan zonasi di tujukan agar tidak ada lagi siswa didik yang bertumpuk pada 1 atau 2 sekolah negeri yang menjadi favorit.

Pemerintah berupaya menyetarakan kualitas seluruh pendidikan mulai dari tenaga pengajar hingga sarana dan prasarananya.