Waket Komisi X DPR RI Dorong RUU Sisdiknas Muat Aturan Khusus Pendidikan dalam Kondisi Bencana

MEDIA24.ID, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang merupakan revisi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 perlu memuat aturan khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana.

Dia menilai semua pihak harus belajar dari peristiwa bencana di Aceh dan Sumatera. Menurut dia, kejadian banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menunjukkan sistem yang ada belum memberikan perlindungan memadai bagi keberlanjutan pendidikan di situasi tidak terduga.

"Dalam draf RUU Sisdiknas, saya mengusulkan agar dimasukkan pasal-pasal khusus mengenai penanganan sektor pendidikan dalam situasi bencana. Negara harus menyiapkan anggaran, mekanisme, dan standar operasionalnya," kata Esti di Jakarta, Sabtu (13/12).

Baca Juga: PB IKA PMII Nilai RUU Sisdiknas Reduksi Peran Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional, Ini Penjelasannya

Dia mengusulkan anggaran penanganan pendidikan dalam situasi bencana dimasukkan, baik di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, kemudian Kementerian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun di Kementerian Agama.

“Kita memerlukan aturan yang membuka ruang bagi penyelenggaraan pendidikan darurat dan bantuan dana bagi siswa maupun mahasiswa yang terdampak,” katanya.

Dia menegaskan, pendidikan darurat harus menjadi bagian dalam regulasi nasional. Layanan pendidikan darurat tersebut mencakup pendirian sekolah darurat, penyediaan modul belajar alternatif, serta memastikan proses belajar tetap berjalan meskipun sarana dan prasarana rusak.

Baca Juga: Gelar NusantaRun Chapter 13 di Bali, Targetkan Rp1,5 Miliar untuk Buka Akses Pendidikan Indonesia

"Hak atas pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena bencana melanda suatu wilayah," katanya.

Dia juga menekankan, pentingnya mekanisme pendanaan yang siap digunakan ketika bencana terjadi. 

Menurut dia, dana darurat tersebut diperlukan tidak hanya untuk penanganan fisik seperti pembangunan ruang belajar sementara, tetapi juga dukungan administratif dan bantuan biaya pendidikan.

"Sehingga siswa dan mahasiswa dari keluarga terdampak tidak meninggalkan bangku sekolah atau perkuliahan. Respons pendidikan tidak bisa bergantung pada inisiatif ad hoc setiap kali bencana terjadi," katanya.

Selain pendanaan, menurut dia, perlu ada SOP nasional yang mengatur langkah penanganan pendidikan pasca-bencana. 

SOP tersebut, kata dia, harus memastikan pendataan cepat, aktivasi sekolah darurat, dan pemulihan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan kebutuhan psikososial anak.