MEDIA24.ID, MATARAM — Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota se-NTB di Taman Ayu, Gerung, Lombok Barat (16/12/2025).
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memajukan kebahasaan dan kesastraan di daerah. Harapannya, ekosistem kebahasaan yang inklusif, berdaya saing, dan berakar kuat pada kearifan lokal dapat terwujud.
Kolaborasi tersebut mencakup empat ranah strategis, yakni peningkatan literasi, pemartabatan bahasa Indonesia, pelindungan bahasa daerah, serta penginternasionalan bahasa Indonesia.
Keempat ranah ini dirancang untuk saling menguatkan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia berbasis bahasa dan budaya.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga sekaligus mengembangkan bahasa sebagai identitas dan kekuatan bangsa.
“Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga fondasi kebudayaan dan karakter bangsa. Melalui kolaborasi ini, kami berharap pemerintah daerah dapat menjadi mitra strategis dalam mengimplementasikan kebijakan kebahasaan secara berkelanjutan,” ujar Hafidz.
Dalam ranah peningkatan literasi, Badan Bahasa berperan menyediakan bahan bacaan bermutu yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan minat baca peserta didik di sekolah.
Selain itu, Badan Bahasa melibatkan komunitas literasi dan akademisi dalam penyusunan bahan bacaan berbasis cerita rakyat bertema Sains, Teknologi, Teknik, Seni, dan Matematika (STEAM). Materi tersebut dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter melalui tokoh-tokoh lokal dari berbagai daerah di NTB.
Adapun ranah pemartabatan bahasa Indonesia difokuskan pada pembinaan penggunaan bahasa di sektor lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan swasta.
Badan Bahasa mendorong penerapan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu pengutamaan bahasa Indonesia pada baris pertama, pelestarian bahasa daerah pada baris kedua, dan penggunaan bahasa asing pada baris ketiga dalam penulisan informasi publik di kawasan wisata.
“Pariwisata adalah etalase bangsa. Bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus berjalan berdampingan dengan bahasa daerah dan bahasa asing,” kata Hafidz.
Sementara itu, ranah pelindungan bahasa daerah diwujudkan melalui pelaksanaan Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD). Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan berperan aktif melalui penyusunan peraturan daerah tentang pelindungan bahasa daerah, peningkatan kompetensi guru bahasa daerah, serta penyelenggaraan kegiatan tahunan seperti Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) di tingkat kabupaten dan provinsi.
Pada ranah pembinaan dan pemartabatan bahasa Indonesia, Badan Bahasa juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan tata naskah dinas.
