MEDIA24.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Junimart Girsang mengaku sedih melihat alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang jadi tukang angkat sepatu kepala daerah.
Menurut Junimart para alumnus tersebut sebenarnya punya kompetensi tentang pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ilmu ini tentu saja didapatkan dari kampus.
Hanya saja ketika lulus, banyak dari para alumnus IPDN yang merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) justru tersisih dari posisi pimpinan di daerah-daerah.
“Mereka (alumnus IPDN) paham tentang pemerintahan, paham tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Junimart dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 dan Netralitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Pemilihan Kepala Daerah di kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Ia melanjutkan,”Tetapi begitu selesai, ketika ditempatkan ke daerah menjadi ajudan bupati atau wali kota. Saya begitu sedih saat ke suatu daerah, alumni IPDN itu tugasnya bukan hanya ajudan, tetapi mengangkat sepatu kepala daerah. Ini jadi masukan.”
Hal ini diungkapkan Junimart yang juga politisi PDI Perjuangan (PDIP) perihal terdapat sejumlah kepala daerah yang kurang kompeten dalam cara mengelola pemerintahan.
Oleh karena itu, ia meminta Ombudsman untuk mengoptimalkan peran edukasi terhadap kepala daerah. Menurutnya, pendidikan itu harus ditempuh minimal 2-3 minggu agar masalah itu bisa terhindarkan.
"Dari rapat ini harapan saya ditemukan pokok-pokok pikiran luar biasa yang menjadi masukan pemerintah melalui Ombudsman, agar para pemda ini betul-betul bisa komitmen, konsisten kepada janji-janji politiknya," ujarnya.
Junimart juga mengatakan saat ini banyak organisasi perangkat daerah (OPD) mengeluhkan pimpinan daerah tidak paham aspek-aspek pemerintahan.
Tantangan Ombudsman adalah tidak hanya memberi koreksi, tapi bagaimana caranya memperbaiki pemerintah daerah dengan cara memberi masukan.
"Ketika saya berkunjung misalnya ke Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan Papua, itu jadi keluhan para OPD, bagaimana bupati, wali kota, tidak paham tentang azas-azas pemerintahan yang baik," kata Junimart. (*)
