MEDIA24.ID, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pentingnya membangun tradisi demokrasi yang sehat dan berkesinambungan di Indonesia.
Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya berhenti pada tataran struktur formal seperti keberadaan MPR, DPR, dan partai politik. Lebih dari itu, demokrasi sejati membutuhkan budaya politik yang matang dan beradab.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah membangun tradisi demokrasi. Ini sudah menjadi ajaran Gus Dur sejak 1980-an,” ujar Gus Yahya dalam acara Syawalan Bersama Sahabat Media di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Ia menilai, demokrasi yang mapan tidak akan lahir hanya dari kelembagaan, tetapi dari praktik politik yang menghormati peran masing-masing institusi.
Gus Yahya mendorong agar partai politik diberi ruang sepenuhnya untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pilar utama demokrasi.
“Kalau itu tugas partai politik, mari kita serahkan sepenuhnya kepada mereka. Jangan kita ganggu,” tegasnya.
Baca Juga: Gerakan Penanaman Satu Juta Pohon Matoa: Upaya Kemenag Melestarikan Alam
Menurutnya, keterlibatan pihak-pihak non-partai dalam urusan politik praktis justru dapat merusak konstruksi demokrasi yang sedang dibangun.
Ia mencontohkan, pencalonan pejabat publik adalah hak eksklusif partai politik. Masyarakat boleh beropini, tetapi agregasi dan keputusan politik tetap menjadi domain parpol.
“Perdebatan kebijakan publik, itu wilayah partai. Masyarakat bisa berdiskusi, tapi keputusan politik tetap milik partai,” jelasnya.
Gus Yahya juga mengingatkan agar partai tidak menjadi kendaraan politik bagi pihak luar yang hanya ingin mengejar kekuasaan.
Menurutnya, jika prinsip-prinsip demokrasi tidak dijaga, maka konsekuensinya bisa berbahaya bagi stabilitas negara.
“Kita belajar dari berbagai negara, kalau konstruksi demokrasi tidak solid, maka akan muncul krisis politik yang besar,” katanya.
