Presiden Larang Siswa Dikerahkan Sambut Kedatangannya, Komisi X: Siswa Bisa Fokus Belajar

MEDIA24.ID, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar para siswa tidak lagi dikerahkan untuk menyambut kedatangannya di pinggir jalan selama kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa apabila dirinya ingin bertemu dengan para siswa, ia lebih memilih untuk langsung mendatangi sekolah, bukan meminta siswa menunggu kedatangannya di luar ruang belajar.

Lalu Hadrian menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang tepat dan menunjukkan kepedulian Presiden terhadap kenyamanan serta fokus belajar para siswa.

Baca Juga: Presiden Prabowo Minta Anak Sekolah Tak Lagi Dikerahkan untuk Sambut Kedatangannya

“Saya mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo. Ini adalah langkah yang sangat baik. Siswa tidak perlu lagi berdiri berjam-jam di pinggir jalan untuk menyambut pejabat. Mereka bisa tetap fokus belajar di kelas,” ujar Lalu Hadrian, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan, kebiasaan mengerahkan siswa untuk menyambut pejabat sering kali mengganggu proses pembelajaran dan tidak memberikan manfaat langsung bagi peserta didik. 

Karena itu, kebijakan Presiden tersebut dipandang sejalan dengan semangat Komisi X DPR RI dalam memperkuat kualitas pendidikan.

Baca Juga: Sempat Koma Sebelum Meninggal Dunia, Kisah Tragis Siswa SMPN 19 di Tangsel Diduga Jadi Korban Bullying

“Pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika Presiden ingin berinteraksi dengan siswa, berkunjung ke sekolah adalah cara yang jauh lebih tepat dan mendidik,” tambahnya.

Lalu Hadrian berharap kebijakan ini menjadi contoh bagi semua pejabat negara dan kepala daerah, sehingga tidak ada lagi kegiatan seremonial di luar ruang kelas yang mengganggu proses pembelajaran.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah untuk tidak lagi mengerahkan siswa untuk menyambutnya saat kunker. 

Dia juga sudah memerintahkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyurati para bupati dan wali kota terkait arahan tersebut.