Tanpa itu, kita hanya menunda letupan-letupan berikutnya. Kita tentu menyambut baik langkah-langkah solutif dan negarawan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Tanggung Jawab Kolektif
Harus diingat, menjaga Indonesia bukan hanya tugas aparatur negara atau sekelompok elite politik. Ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga bangsa. Untuk itu ada sejumlah langkah strategis yang harus kita lakukan.
Pertama, menguatkan musyawarah. Demokrasi kita harus kembali pada semangat asli para pendiri bangsa, yakni mengutamakan musyawarah mufakat, bukan sekadar adu jumlah suara atau demonstrasi kekuatan di jalanan. Musyawarah memungkinkan setiap pihak didengar, tanpa harus menimbulkan korban.
Kedua, membangun etika publik. Hak untuk menyampaikan pendapat harus diimbangi dengan kesadaran etis. Merusak atau bahkan memusnahkan fasilitas umum, menebar hoaks, atau menciptakan kerusuhan massa jelas bukan bagian dari kebebasan yang sehat. Kesadaran ini perlu ditanamkan, baik melalui pendidikan maupun teladan dari para pemimpin.
Ketiga, menghidupkan solidaritas sosial. Ketika satu kelompok merasa terpinggirkan atau terzalimi, solidaritas sosial harus hadir. Kita perlu melampaui sekat politik, agama, dan etnis untuk menegaskan kembali bahwa kita semua adalah warga Indonesia yang setara.
Keempat, mengawal kebijakan publik. Aksi jalanan seharusnya menjadi opsi terakhir. Mekanisme demokrasi yang lebih sehat adalah dengan mengawal kebijakan melalui jalur institusional, yakni: parlemen, lembaga pengawas, hingga ruang akademik dan media. Oleh karena itu, sejumlah pilar demokrasi ini harus benar-benar dipastikan berfungsi dengan baik.
Dalam situasi saat ini kita perlu belajar dari para pendahulu kita. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia hanya bisa berdiri tegak bila berada di atas fondasi persatuan.
Itulah mengapa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” bukan sekadar slogan yang diiklankan di forum-forum kenegaraan, melainkan menjadi falsafah hidup bersama. Kita harus belajar dari kearifan mereka yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan.
Para pendiri bangsa ini memberikan keteladanan terbaik bagaimana perbedaan ideologi dan latar belakang bisa disatukan demi kepentingan bangsa. Kini, tantangannya adalah apakah kita mampu mewarisi semangat itu, atau justru terjebak pada pragmatisme dan arogansi politik yang sempit.
Jati Diri Bangsa
Salah satu medan baru yang tidak boleh diabaikan adalah ruang digital. Di sanalah opini publik dibentuk dan di sana pula benih perpecahan sering disemai.
Literasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Maka media sosial seharusnya menjadi sarana edukasi, bukan sarana menebar kebencian.
Negara juga harus hadir dengan regulasi yang jelas namun tidak membungkam. Menindak penyebar hoaks memang penting, tetapi yang lebih penting adalah membangun kultur digital yang sehat, di mana warga saling menghargai perbedaan pandangan.
Indonesia kini berdiri di persimpangan. Bisa saja kita terjerembab dalam jurang perpecahan dengan terus membiarkan aksi destruktif dan ujaran kebencian tumbuh, atau kita bisa memilih jalan kebersamaan dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan solidaritas.