Perkuat Ekonomi Indonesia, Danantara Menjadi Kendaraan Sejarah Menuju Masa Depan

MEDIA24.ID, JAKARTA - ​Peluncuran Danantara, Superholding BUMN baru yang mengelola aset strategis senilai lebih dari Rp 14.000 triliun, telah menempatkan Indonesia pada persimpangan sejarah ekonomi-politik.

Entitas raksasa Danantara memicu gelombang optimisme sekaligus skeptisisme yang mendasar, menyentuh jantung perdebatan tentang arah pembangunan nasional ke depan.

​Arief Poyuono, Komisaris PT Pelindo (Persero) dan Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra, menyatakan pada wartawan pada Jumat, 5 Desembet 2025, bahwa publik menaruh harapan besar agar Danantara menjadi peluang emas untuk mengakhiri fragmentasi BUMN, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memastikan modal nasional bekerja lebih produktif.

Baca Juga: Kejurnas Pelajar Tarung Derajat 2025 Dibuka, Bambang Soesatyo Dorong Lahirnya Generasi Muda Berkarakter Kuat

​Namun, optimisme ini diiringi kritik tajam dari ekonom, akademisi, dan pelaku usaha. Mereka menyoroti isu krusial seperti:

- ​Transparansi sumber pembiayaan.
​Risiko tumpang tindih mandat dengan kementerian.

- ​Potensi konsentrasi kekuasaan ekonomi yang terlalu besar pada satu entitas negara.

​Perdebatan mengenai Danantara, menurut Arief, tidak seharusnya dilihat secara sempit sebagai isu administrasi BUMN, melainkan sebagai bagian dari transformasi geopolitik ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang berubah sangat cepat.

​Pembentukan Danantara harus dipahami sebagai langkah geopolitik ekonomi berskala global. Di tengah kontestasi modal, kompetisi energi, perang teknologi, dan polarisasi AS–Tiongkok, Danantara menempatkan Indonesia sebagai aktor ekonomi geostrategis, bukan sekadar pasar pasif.

Baca Juga: Mendikdasmen Resmikan Revitalisasi SLB, Aksesibilitas Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus Kian Membaik

​”Indonesia sedang melakukan lompatan struktural serupa dengan negara-negara yang menggunakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai instrumen geopolitik. Selama beberapa dekade, negara hadir sebagai regulator. Namun, dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sekitar Rp 3.300 triliun, kapasitas fiskal formal tidak lagi cukup untuk agenda besar seperti hilirisasi mineral, energi bersih, dan digitalisasi,” tegas Arief Poyuono.

​Negara kini tidak punya pilihan kecuali masuk ke pasar sebagai investor strategis, bukan penonton. Danantara menjadi instrumen untuk memobilisasi modal nasional di luar APBN.

Konsolidasi kepemilikan atas entitas vital seperti BRI, Mandiri, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID adalah fondasi untuk membentuk kekuatan kapital strategis yang mampu bersaing di arena global.

​Arief menjelaskan bahwa secara teori, ini adalah pergeseran dari liberal regulatory state menuju developmental strategic state, atau negara yang aktif mengarahkan investasi, bukan sekadar mengatur dari kejauhan.

Baca Juga: Pameran Haluan Merah Putih di Istiqlal Hadirkan Potret Anak-anak Papua Antre Program Makan Bergizi Gratis