Dr. A. Umar, MA
Dosen FITK UIN Walisongo Semarang
MENJELANG peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2025, dunia pendidikan Indonesia kembali diwarnai oleh berbagai terobosan kebijakan.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah memperkenalkan tiga program besar yang masing-masing membawa semangat pembaruan, sekaligus memantik diskusi publik tentang arah masa depan pendidikan nasional.
Program pertama datang dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan, khususnya anak-anak dari kelompok marjinal yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Mulai tahun ajaran 2025/2026, program ini akan beroperasi di 45 lokasi, dengan target ekspansi ke 211 titik di seluruh Indonesia (Warta Bromo, 2025).
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusung konsep Deep Learning sebagai pendekatan pembelajaran yang bertumpu pada penguatan kemampuan berpikir tingkat tinggI, serta mendorong peserta didik untuk tidak sekadar menghafal, tetapi memahami, menganalisis, dan menemukan makna dalam setiap proses belajar (Kemdikbud.go.id, 2025).
Di saat bersamaan, Kementerian Agama (Kemenag) juga meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta, yang mengusung nilai kasih sayang terhadap Tuhan, sesama, lingkungan, bangsa, dan diri sendiri sebagai ruh utama pendidikan (Pendis.kemenag.go.id, 2025).
Namun di tengah semangat inovasi tersebut, persoalan lama yang belum juga tuntas kembali menyeruak: integritas akademik. Survei terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik menyontek masih terjadi di 78% sekolah dan 98% kampus di Indonesia.
Data ini menjadi alarm keras bahwa pendidikan kita masih terlalu menitikberatkan capaian akademik, sementara nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kultur pendidikan nasional.
Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa fenomena tersebut mencerminkan lemahnya penanaman nilai integritas di lingkungan pendidikan.
Masalah ini tidak dapat diatasi hanya dengan regulasi dan seruan moral, tetapi membutuhkan pembenahan sistemik, keteladanan nyata, dan penguatan ekosistem belajar yang lebih humanis dan bermartabat.
Di sinilah relevansi falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara kembali perlu diangkat ke permukaan. Sebagai pelopor pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan ideal bukan semata soal angka dan nilai rapor, tetapi tentang memanusiakan manusia.
Baginya, pendidikan harus menjadi proses yang membebaskan pikiran, membentuk karakter luhur, dan membangun kesadaran sosial. Ia berpesan, “Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.”
Dengan demikian, tiga program baru yang kini digagas pemerintah sebaiknya tidak hanya berhenti pada level kebijakan normatif, tetapi harus benar-benar berpijak pada falsafah pendidikan yang humanis, membebaskan, dan berkeadilan sosial.
