Jika diterapkan secara luas, blockchain tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust) terhadap wakaf, tetapi juga menjadikannya lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Namun, transparansi saja tidak cukup. Kita perlu memastikan bahwa wakaf dikelola dengan efisien agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas. Di sinilah artificial intelligence dan big data berperan.
Dengan analisis cerdas, kita bisa mengidentifikasi sektor yang paling membutuhkan intervensi berbasis wakaf. Artificial intellgence (AI) dapat membaca pola donasi dan memprediksi tren, memastikan investasi wakaf dilakukan secara optimal untuk manfaat jangka panjang.
Bayangkan jika masyarakat bisa berwakaf hanya dengan satu klik melalui aplikasi mobile banking atau e-wallet. Tidak perlu menunggu menjadi miliarder untuk berwakaf; cukup Rp 10.000, dan kita sudah ikut serta dalam membangun rumah sakit atau sekolah berbasis wakaf.
Di beberapa negara, model crowdfunding telah diterapkan dengan sukses. Dana kecil dari banyak orang dikumpulkan untuk mendanai proyek-proyek sosial kemanusiaan. Jika konsep ini diterapkan di Indonesia, wakaf akan menjadi lebih inklusif dan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Wakaf bukan hanya soal ibadah, tetapi juga strategi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, wakaf dapat berkontribusi terhadap berbagai aspek kehidupan.
Wakaf produktif, misalnya, dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kecil dan mengurangi kemiskinan. Rumah sakit berbasis wakaf bisa memberikan layanan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu, sementara universitas dan pesantren berbasis wakaf membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang tidak memiliki kesempatan belajar.
Wakaf juga bisa menjadi modal bagi usaha mikro dan kecil, mendukung ekonomi berbasis syariah yang lebih adil dan berkelanjutan.
Tetapi, untuk mewujudkan ini semua, kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Transformasi wakaf memerlukan ekosistem yang kuat, mulai dari regulasi yang adaptif hingga profesionalisme para pengelola wakaf.
Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang memungkinkan digitalisasi wakaf berkembang tanpa melanggar prinsip syariah. Insentif pajak bagi wakif bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong partisipasi lebih luas.
Pengelola wakaf juga harus memahami manajemen investasi, teknologi, dan transparansi keuangan, agar wakaf bisa benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif.
Tak kalah pentingnya, sinergi antara lembaga wakaf, perbankan syariah, dan startup fintech harus diperkuat. Bayangkan jika kita bisa berwakaf langsung dari dompet digital atau aplikasi perbankan.
Dengan cara ini, wakaf tidak lagi eksklusif bagi segelintir orang, tetapi menjadi kebiasaan kolektif yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja.
Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB) telah menekankan pentingnya pendekatan kolektif dalam membangun ekosistem wakaf. Wakaf bukan hanya urusan umat Islam, tetapi juga bagian dari kepentingan nasional.
Pertanyaannya adalah, apakah para nazhir dan para pemangku kepentingan wakaf siap bertransformasi dan menerapkan paradigma baru tersebut? Kita berada di titik persimpangan.
