PHK dan Kepemilikan Saham oleh Pekerja

Melalui program ESOP, maka para pekerja dari level jabatan pekerja paling tinggi hingga paling bawah akan mendapatkan bagian saham perusahaan. 

Baca Juga: Jebakan Kemiskinan, MBG, dan Intervensi Berbasis Target

Diharapkan dengan program ESOP ini maka setiap pekerja diharapkan akan meningkatkan tanggungjawab pekerja terhadap keberlangsungan perusahaan, meningkatkan produktifitas dan yang pasti untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pekerja. 

ESOP ini tentu tidak mungkin dapat dikerjakan jika tanpa dipaksa oleh satu regulasi. 

Sebab pada umumnya pengusaha akan merasa bahwa pemberian saham bagi pekerja itu dianggap sebagai pengurangan kekayaan atas perusahaan ke tangan pekerja. 

Di Amerika Serikat misalnya, regulasi khusus tentang ESOP ini telah diterbitkan sejak 1974  dan kemudian diperbaharui pada 1984. 

Pada intinya perusahaan memang harus dipaksa untuk melakukanya demi keberlangsungan dan kebaikan perusahaan itu sendiri. 

Baca Juga: Belajar dari Koperasi Fonttera, Penguasa Pasar Susu Dunia, agar Peternak di Boyolali Tidak Merana

Bernie Sanders, kandidat Presiden Amerika Serikat 2019 pernah mewacanakan skema ESOP Demokratis. 

Ide ini cukup radikal karena diharapkan regulasi mengatur agar perusahaan berada di bawah kuasai dominan para pekerja dengan kepemilikan saham perusahaan sebesar 51 persen. 

Di Indonesia, kebijakan untuk memberlakukan regulasi ESOP ini memang sangat terlambat. Bahkan sampai hari ini sebagai wacana di tingkat organisasi buruh dan masyarakat sipil belum terjadi. 

Anggota parlemen maupun pemerintah juga belum pernah mewacanakan untuk ini. 

Kalaupun ada yang telah menerapkan secara sukarela masih sangat terbatas dan kecil sekali nilai prosentasenya. 

Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih Antara Peluang dan Tantangan

Selain masih terbatas diterapkan pada kelompok level manajerial.