Keempat, penguatan mekanisme pengawasan eksternal. Langkah ini dilakukan dengan memberikan peran kepada Kompolnas, Ombudsman, dan DPR untuk lebih signifikan dalam mengawasi kinerja Polri dan saluran pengaduan masyarakat yang responsif dan transparan.
Kelima, reformasi Polri tidak akan berhasil tanpa partisipasi publik. Masyarakat berhak menuntut kinerja yang lebih baik sekaligus mendukung upaya perubahan positif.
Media massa juga punya peran strategis: tidak hanya mengritik, tetapi juga mengapresiasi langkah-langkah perbaikan yang nyata.
Momentum yang Tak Boleh Terlewat
Indonesia tengah menghadapi tantangan besar: polarisasi sosial, ancaman radikalisme, serta perkembangan teknologi yang melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Semua ini menuntut Polri yang modern, profesional, dan humanis.
Reformasi Polri bukan hanya demi institusi itu sendiri, melainkan demi keberlangsungan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Jika Polri berhasil berbenah, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan kembali tumbuh, dan polisi benar-benar menjadi sahabat rakyat. ***
