Fraksi-fraksi DPR adalah perpanjangan tangan parpol. Dengan demikian, inisiatif perubahan tata tertib, transparansi legislasi, hingga pembukaan data anggaran sangat bergantung pada sikap politik fraksi. Jika parpol memberi mandat jelas, fraksinya di DPR bisa menjadi motor reformasi, bukan penghambat.
Rakyat tidak cukup hanya dengan janji manis. Reformasi DPR adalah keharusan, bukan pilihan. Pertanyaannya kini: apakah DPR siap menjawab tuntutan itu, atau tetap larut dalam krisis legitimasi yang kian dalam?
